Kronik PRRI (Bagian 9: Menyerah dan Kalah) - HABIS

Sebelumnya di Bagian 8: Perselisihan Internal dan Kontak Eksternal 

14 April 1961: Kawilarang Menyerah 

Sebuah kabar datang dari Sulawesi: pimpinan Permesta Kolonel A.E. Kawilarang telah turun gunung bersama 36.000 anggotanya. Di Tomohon, ia yang berseragam militer lengkap dengan tanda pangkat Mayor Jenderal (Permesta),  diterima oleh Letnan Jenderal TNI Hidayat selaku Panglima Komando Operasi Tertinggi (KOTI) di Sulawesi dan mengucapkan sumpah setia kepada Republik Indonesia.

Seturut dengan itu, perundingan-perundingan di Sumatera Tengah juga membuahkan hasil. Selanjutnya pasukan PRRI turun secara bergelombang setelah mendapatkan komitmen dari pejabat militer setempat untuk mendapatkan jaminan keamanan, terutama dari teror kaki tangan PKI.

23 Juni 1961: Ahmad Husein Menyerah

Ahmad Husein di Solok saat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi

Setelah semua pasukan yang berdekatan dikumpulkan, akhirnya Kolonel Ahmad Husein dan rombongannya turun di Solok. Berbeda dengan Kawilarang, ia muncul dengan seragam tentara tanpa tanda pangkat dan hanya membawa sebilah belati yang terselip di pinggangnya. Turut serta bersamanya 600 orang pasukan, termasuk Engku M. Sjafei yang berjalan memakai tongkat.

Nasution memenuhi janjinya untuk mengutus Deputi KSAD Mayor Jenderal Suprapto untuk menyambut Ahmad Husein. Saat itu Suprapto berkata, "Dengan kembalinya saudara-saudara, persoalan lama kita habiskan." Gubernur Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa yang awalnya bersama Husein mendirikan Dewan Banteng namun setelahnya bersimpang jalan pun berkomentar, "Bagaimanapun kejadiannya, Ahmad Husein adalah keponakan saya." Suasana yang muncul pun seperti penyambutan keluarga yang sudah lama tak pulang.

12 Agustus 1961: Simbolon Menyerah

Mengikuti jejak Husein, Kolonel Simbolon turun di Balige bersama 4.000 orang pasukannya, termasuk Mayor Hutabarat dan Mayor Nainggolan. Ia diterima oleh Deputi KSAD Letnan Jenderal Gatot Subroto.

17 Agustus 1961: Janji Amnesti Umum dari Presiden Soekarno

Setelah sebagian besar tokoh militer menyerah, tidak ada pilihan lain bagi para tokoh sipil selain mengikuti jejak mereka. Setelah berkomunikasi lewat utusan dengan Nasution, Mr. Sjafruddin membuat pengumuman radio pada tanggal 17 Agustus 1961 yang ditujukan kepada semua pasukan RPI "untuk menghentikan perlawanan." Pada hari yang sama, Presiden Soekarno mengumumkan amnesti umum kepada "para pemberontak yang menyerah tanpa syarat sampai 5 Oktober 1961 dan bersumpah setia kepada konstitusi, negara dan Panglima Besar Revolusi."

Akhir Agustus 1961: Zulkifli Lubis, Sjafruddin, Asa'at dan Burhanuddin Menyerah.

Setelah itu berturut-turut keluar dari persembunyiannya Kolonel Zulkifli Lubis, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Asa'at, Mr. Burhanuddin Harahap dan beberapa tokoh sipil lainnya. Mereka turun di Padang Sidempuan yang dikuasai Divisi Siliwangi. Salah satu pertimbangannya adalah karena Divisi Siliwangi dikenal memperlakukan anggota PRRI yang menyerah dengan baik. Segera setelahnya,  Sjafruddin mengirim surat kepada Nasution untuk menyatakan menghentikan permusuhan sekaligus menyerahkan aset PRRI berupa 29 kg batangan emas murni yang saat itu masih di tangannya.

19 September 1961: Dahlan Djambek Terbunuh

Di akhir Agustus itu, hanya tinggal beberapa kelompok kecil saja yang belum menyerah. Dua diantaranya adalah Mr. M. Natsir yang berada di sekitar Kamang dan Kolonel Dahlan Djambek yang berada di seputar Palupuh. Kedua lokasi itu berada di kawasan luar kota Bukittinggi.

Setelah mengirim keluarganya ke Bukittinggi pada awal September 1961, Dahlan Djambek berusaha menjalin kontak dengan Nasution tentang syarat penyerahan dirinya. Salah satu syaratnya adalah ia keberatan untuk mengangkat sumpah, karena menurutnya sumpah itu hanya kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan untuk itu ia rela tidak mendapat amnesti yang dijanjikan Soekarno dan lebih memilih untuk dihadapkan ke mahkamah militer. Dalam kontaknya itu, Dahlan Djambek juga menyertakan koordinat tempat pertemuan, sebuah tempat bernama Padang Lariang, dekat perbatasan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

Sebelumnya, Natsir mengingatkan Dahlan bahayanya berkirim pesan seperti itu. Apalagi mengingat mereka berdua dikenal sebagai anti komunis tulen. Menurut Natsir kondisi saat itu sangat memungkinkan pesan tersebut bocor, termasuk ke pihak komunis.

Ternyata benar. Pesan itu dibocorkan oleh salah seorang perwira intel tentara di Bukittinggi, yang belakangan diketahui merupakan binaan PKI. Sehingga pada subuh di hari naas itu, serombongan anggota Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan underbouw PKI, mengendap-endap ke tempat persembunyian Dahlan Djambek.

Dahlan yang saat itu ditemani keponakannya bernama Yassiri, disergap ketika akan shalat subuh. Ia mengenakan baju taluak balango dan kain sarung. Sadar bahwa persembunyiannya ketahuan, Dahlan meminta para penyergapnya untuk menunggu ia shalat sebentar. Namun yang terjadi adalah para penyergap itu justru langsung memberondong Dahlan dengan tembakan. Saksi mata menyatakan bahwa ternyata Dahlan tetap berdiri dan peluru tidak mampu melukainya. Memang, sejak lama ada desas-desus bahwa Dahlan Djambek memiliki ilmu kebal. Dan sepertinya peristiwa itu mengkonfirmasinya.

Melihat itu para penyerang mengalihkan sasaran kepada Yassiri yang berdiri di samping Dahlan. Tidak seperti pamannya, seketika itu juga pemuda itu rubuh bermandikan darah saat tubuhnya dikoyak peluru. Melihat keponakannya dieksekusi sedemikian rupa, saksi mata melihat Dahlan menangis sambil menadahkan tangan dan berucap "Ya Allah, kabulkanlah keinginan orang-orang ini...." Seketika tembakan berikutnya merubuhkan Dahlan ke tanah, berdampingan dengan mayat keponakannya.

Setelah pagi, masyarakat berdatangan dan memakamkan jenazah keduanya. Dan konon, mereka menemukan butir-butir peluru yang tersangkut dan tidak menembus di baju Dahlan yang berlumuran darah.

Kematian tragis Dahlan Djambek saat ia bersiap untuk menyerahkan diri segera menjadi isu nasional. Untuk meredamnya, meski tidak secara resmi,  pemerintah mengabarkan bahwa Dahlan tewas saat terjadi kontak senjata, yang tentu saja segera dibantah pihak PRRI. Sementara pihak OPR sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu mengancam para saksi mata jika mereka mengabarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari tindakan balasan pendukung Dahlan. Bahkan setelah itu muncul isu bahwa Dahlan kabur ke Malaysia dan berganti nama menjadi Djamil meski tak jelas sumbernya dari pihak mana.

26 September 1961: Natsir Menyerah

Setelah kematian Dahlan Djambek di tangan OPR, Natsir makin merasa tidak aman. Ia harus memilih antara menyerah ke tangan tentara pemerintah atau bertahan di hutan tapi dikejar oleh OPR sebagaimana Dahlan. Akhirnya ia memilih yang pertama dan turun di Palembayan (Kab. Agam). Tentara yang menerimanya langsung membawanya ke Padang Sidempuan dan sampai di sana pada 28 September. Sebagaimana Dahlan, Natsir juga enggan untuk bersumpah. Namun menurut Natsir, di Sidempuan "sumpah tidak jadi masalah."

Epilog: Kalah

Dengan demikian berakhirlah episode perjuangan rakyat Sumatera Tengah dalam menuntut perhatian pemerintah pusat terhadap kesenjangan ekonomi pusat dan daerah. 

Dalam catatan Jenderal Nasution, konflik PRRI selama tiga setengah tahun menelan 22.174 korban jiwa. Khusus di wilayah Sumatera Barat dan Riau saja terdapat korban jiwa 6.115 orang dari PRRI, 329 orang tentara, 56 orang polisi/brimob, 67 orang OPR, 7 orang pegawai dan 572 orang rakyat.

Tragedi ini juga mematikan karir pejabat militer dan sipil asal Sumatera Tengah karena janji amnesti dan abolisi dari Presiden Soekarno belakangan tidak terbukti. Pada akhirnya para tokoh yang terlibat mendekam dalam Rumah Tahanan Militer tanpa proses peradilan sampai tumbangnya Orde Lama.

Harun Zein

Menurut Prof. Harun Zein, Gubernur Sumatera Barat pengganti Kaharoeddin, masyarakat Sumatera Barat pasca PRRI merasa sebagai penduduk "daerah taklukan" karena semua pos penting baik sipil maupun militer (kecuali Gubernur) hampir semuanya diduduki pejabat yang dikirim dari Jawa. Orang Sumatera Barat pun melihat diri mereka sebagai "warga negara kelas dua".

Sementara Prof. Sjofjan Asnawi, tokoh mahasiswa PRRI yang belakangan jadi Rektor Universitas Bung Hatta,  menyatakan bahwa apa yang awalnya dicita-citakan sebagai perwujudan otonomi daerah, berakhir dengan kekalahan yang mengarah kepada kehancuran mental orang Minang pada era 1960-an.

Di era Orde Baru, para tokoh PRRI tidak kembali ke dunia militer dan politik. Mereka aktif sebagai tokoh dakwah, tokoh intelektual atau pengusaha. Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, bahkan sempat menjadi Presiden World Muslim Congress. Sjafruddin Prawiranegara menjadi tokoh intelektual sedangkan Burhanuddin Harahap berprofesi sebagai pengacara. Sementara para tokoh militer Husein, Simbolon dan Samual mendirikan sebuah perusahaan konsultan pembangunan.