Barisan Sentot (1831-1834)

Gambar yang diperkirakan berasal dari tahun 1830 di samping ini berjudul "Kopral dari Barisan Jawa". Tergambar seorang pria berbaju seragam militer biru, lengkap dengan tanda pangkat di lengan bawah bajunya, tetapi tanpa sepatu. Menyandang sebuah tombak yang dihiasi bendera Belanda, namun anehnya memiliki gagang seperti gagang senapan. Yang lebih aneh lagi adalah bentuk topinya. Kok kayak topi para lady di London waktu nonton pacuan kuda, ya? Kegedean lagi. Tapi ah sudahlah, mungkin pelukisnya saja yang kurang akurat.

Apa itu Barisan Jawa? Dari penjelasan gambar yang diberikan situs KILTV, Barisan Jawa ini adalah pembantu Belanda dalam Perang Padri. Oh, kalau begitu inilah model penampilan pasukan yang dipimpin oleh Sentot Alibasyah Prawirodirdjo.

Sebagaimana tercantum dalam teks sejarah klasik, Sentot adalah salah seorang panglima Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830). Ia sangat ditakuti Belanda karena kelihaiannya berperang. Namun demikian Sentot pada akhirnya menyerah kepada Belanda, beberapa waktu sebelum Pangeran Diponegoro ditangkap dengan licik oleh Belanda pada saat perundingan.

Setelah itu -entah dengan alasan atau bujukan apa- Sentot bersedia dikirim oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch ke Minangkabau untuk membantu Belanda berperang melawan kaum Padri. Berangkatlah ia bersama pasukannya. Tetapi sampai di Sumatera Barat ia berulah. Ia malah bermain mata dengan kaum Padri, sehingga dicap pengkhianat oleh Belanda. Ia ditarik ke Batavia pada 1834 dan selanjutnya diasingkan ke Bengkulu sampai meninggalnya pada tahun 1855.

Bagaimana nasib Barisan Jawa? Mereka dilebur kedalam kesatuan tentara Hindia Belanda dan terus berperang di pihak Belanda melawan kaum Pidari.

Tapi sejarah memang punya banyak versi. Rusli Amran punya versi sendiri terhadap Barisan Sentot ini sebagaimana dimuat dalam bukunya Cerita-cerita Lama dalam Lembaran Sejarah terbitan Balai Pustaka (1997). Bahkan dalam buku itu juga diungkap motif kenapa Sentot mau membantu Belanda. Perkara benar tidaknya tentu diserahkan ke pembaca.

Ini dia kutipannya.

Sebagai tanda terima kasih atas jasanya membantu Belanda berperang melawan Diponegoro, Alibasya Prawirodirjo alias Sentot, bersama keluarga dan para pengikutnya (seluruhnya lebih dari 1.500 jiwa), dikirim oleh Gubernur Jenderal/Komisaris Jenderal J. Van den Bosch ke Sumatra Barat tahun 1832.

Kepadanya dijanjikan bahwa sesampai di sana ia akan diangkat sebagai raja kecil dengan keraton dan pasukan sendiri. Akan tetapi sebelumnya ia harus membantu Belanda dalam Perang Pidari yang telah 10 tahun berkecamuk di Minangkabau. Tujuan lain Van den Bosch mengirim Sentot jauh dari Pulau Jawa agar lebih aman jika anak muda berpengalaman perang dan pemberani, dengan para pengikut yang setia dikucilkan di tempat yang jauh.

Sentot Alibasyah Prawirodirdjo

Di Minangkabau, dia terkenal sebagai anak emas Van den Bosch, tokoh Belanda paling berkuasa yang pernah dikirim ke Kepulauan Nusantara ini. Ia diberi pangkat letnan kolonel, banyak uang, hidup penuh kemewahan, mempunyai barisan sendiri, dan mendapat perlakuan istimewa. 

Orang-orang Belanda dalam tentara sangat tidak menyenanginya. Bukan saja karena tulang punggungnya begitu kuat, melainkan sudah menjadi kebiasaan orang totok untuk tidak menyenangi perwira berkulit berwarna. Selain itu, penduduk setempat pun tidak menyenangi Sentot. Ia dianggap sombong dan agak meremehkan penduduk asli.

Sentot tidak lama di Sumatra Barat. Sebelum Perang Pidari dimenangkan Belanda, khusus setelah terjadi "serangan fajar" tahun 1833, harapannya untuk dijadikan raja kecil pun pupus. Serangan serentak dilakukan "Kaum Putih" sewaktu fajar menyingsing tanggal 11 Januari 1833, mengubah segala rencana Van den Bosch. Dalam waktu 24 jam, ratusan tentara Belanda tewas dan seluruh Sumatra Barat bagian utara (kecuali kota-kota pantai), jatuh lagi ke tangan Pidari. 

Tentara yang sebelumnya senantiasa melaporkan kepada Van den Bosch bahwa keadaan sudah "aman" dan perang segera akan berakhir, sekarang saling menuding dan saling menuduh dengan orang-orang pemerintahan sipil dan berusaha mencari kambing hitam. Sentot termasuk salah seorang yang dijadikan kambing hitam, dituduh "berkhianat" oleh berwira-perwira bule di sana. Banyak bangsa kita yang tidak bersalah menjadi korban kaum militer yang sedang kalap karena dipermalukan oleh serangan mendadak orang-orang Pidari waktu subuh itu.

Setelah diselidiki secara cermat, ternyata semua tuduhan itu tidak benar, termasuk tuduhan atas diri Sentot. Ini diakui oleh Van den Bosch. Akan tetapi, anak muda pemberani seperti Sentot dituduh yang bukan-bukan, bisa menggawatkan keadaan kalau tetap berada di Sumatra Barat. Oleh karena itu, Van den Bosch mengambil jalan keluar paling aman, dia dipersilakan mengaso ke Bengkulu, diberi tunjangan lebih dari cukup (juga untuk para pengikutnya), dan tetap hidup serba mewah seperti di Padang. 

Secara resmi, Barisan Sentot baru dibubarkan bulan Januari 1834. Bagian terbesar dari pasukannya dipecah, dilebur ke dalam kesatuan-kesatuan tentara Hindia Belanda. Mereka tidak diizinkan menjadi satu kesatuan lagi.

Para perwiranya yang bergelar pangeran diangkat menjadi mayor, seperti Suryobronto, cucu Sultan Yogya dan yang bergelar raden temenggung diangkat menjadi kapten, umpamanya Prawirodipuro, Notoprawiro, dan Prawirokusumo, sedangkan yang temenggung diangkat menjadi letnan satu, seperti Prawirosudiro dan Sosroatmojo. Akan tetapi, ada juga yang diangkat menjadi letnan dua, seperti Kartowongso dan Prawirodilogo, malah ada yang juga hanya sersan, seperti Joyosentono. Mereka ini meneruskan perjuangan membantu Belanda melawan Pidari. Semuanya berjumlah sekitar 600 orang masuk tentara Hindia Belanda. 

Sebagian lagi dilepas dari dinas ketentaraan. Mereka mendapat tunjangan yang cukup selama mereka belum mendapat pekerjaan yang tetap. Mereka boleh menetap di Sumatra, boleh juga kembali ke Jawa atas ongkos pemerintah. 

Ada pula yang diberi uang pensiun besar, tetapi harus bermukim terus di Sumatra. Umpamanya di Padang seperti halnya Raden Temenggung Mangundipuro (bapak Kapten Prawirodipuro) atau Raden Temenggung Purwonegoro (mertua kapten yang sama). Kedua raden temenggung ini mendapat tunjangan tidak kurang dari 174 gulden sebulan. Jumlah yang tidak sedikit untuk waktu itu. Seorang lagi Temenggung Ponconegoro, entah apa sebabnya ia harus diam di Tapanuli dengan uang pensiun 65 gulden sebulan. 

Sebagian lagi (kurang lebih 40 jiwa bersama keluarga) diberi tanah di dekat Padang untuk bertani. Selama satu tahun hidup mereka dijamin oleh pemerintah. 

Tentu banyak pula yang memilih tinggal di Minangkabau karena terpikat gadis-gadis Minang yang terkenal cantik dan istri yang baik. Sejak generasi kedua, perkawinan ini banyak dijalankan dan anak-anak serta keturunan mereka benar-benar sudah menjadi orang Minang. Nama dan bahasa Jawa mereka pun kemudian menjadi hilang.

Yang cukup menarik dipandang adalah besarnya pensiun yang diberikan Pemerintah Belanda kepada para kiai bekas barisan Sentot. Yang tertinggi adalah Haji Nisa, menetap di Padang, menerima pensiun tidak kurang dari 224 gulden sebulan. Mungkin karena dia juga dianggap mengepalai semua orang asal suku Jawa di sana. Dua lainnya (Kiai Penghulu dan Kiai Melangi) masing-masing menerima 115 gulden sebulan.

Satu lagi yang juga menarik ialah kedudukan yang baik diberikan pemerintah kepada keturunan bekas Barisan Sentot ini. Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa pada saat jatuhnya Hindia Belanda karena Perang Pasifik, banyak sekali dari mereka memegang jabatan penting di Sumatra Barat. Waktu itu mereka sudah lama berintegrasi dengan penduduk setempat. Seperti telah dikatakan, bukan saja nama-nama, melainkan bahasa ibu mereka pun sudah lama tidak dipakai dan terlupakan. Diantara mereka ada yang keturunan langsung Sentot Alibasya (saudara, kemanakan, atau sepupunya). 

Kecuali pangkat-pangkat yang dikaitkan dengan adat seperti kepala laras dan penghulu kepala, mereka menguasai semua kedudukan penting dalam jajaran pemerintahan abad yang lalu.  Yang terpenting di antaranya ialah di bidang perkopian, seperti mantri kopi klas 1 sampai klas 3. Juga mantri-mantri lainnya: mantri cacar, mantri candu, mantri jalan, mantri pasar, dan mantri pajak. Adalagi di bidang perkeretaapian, pertambangan batu bara,kepolisian, dan lain-lain.

Namun, yang paling menarik ialah setelah pangkat kepala laras diganti dengan demang, banyak dari mereka memegang jabatan tertinggi untuk pribumi ini, misalnya Wongsosentono (Abdullah) jadi demang antara lain di Pariaman. Sebelum itu, sebagai mantri kopi, dia berpindah-pindah tempat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kartowongso (Ibrahim) menjadi demang di Ulakan, Painan, dan Talamau, setelah sebelumnya menjadi mantri kopi di daerah-daerah rawan, seperti Solok dan Alahan Panjang. Dia anak Wongsodirjo (Solihin) yang juga bekerja si perkopian sejak dari Halaban hingga Padang Panjang. Sorang lagi bernama Wirioharjo (Rusman), ipar Kartowongso, pernah menjadi mantri kopi di Payakumbuh, Tanjung, Bukitsileh, Lubukgadang, dan lain-lain tempat sebelum diangkat menjadi Demang Batang Hari dan Rao. 

Siapa tidak kenal nama Wirado Prawirodirjo. sebagai mantri kopi klas 1, dia tewas dibunuh rakyat selama Pemberontakan Pajak tahun 1908 (di Kamang) atau nama-nama termasyur waktu itu, seperti Prawirodimejo (Karah), Poncoduria (Wahab), Wongsoprawiro (Ahmad), dan Wongsosasmito. Tolong Datuk Basa (anak Joyokarsono) malah pernah menjadi kepala laras di Lubuk Sikaping. Ada pula yang menjadi guru di Batusangkar, seperti Wiriojoyo.

Demikianlah sekilas tentang keturunan yang disebut Barisan Sentot. Yang banyak diketahui ialah tentang mereka yang berkedudukan penting. Kita tidak mempunyai keterangan-keterangan tentang mereka dari keturunan para prajurit biasa.

Pemimpinnya sendiri, Sentot Alibasya Prawirodirjo, tidak sempat menjadi raja kecil di Minangkabau. Seperti ditulis tadi, karena serangan di waktu fajar bulan Januari 1833. Dia meninggal di Bengkulu tanggal 17 April 1855. Menurut yang penulis baca, sewaktu wafat, Sentot meninggalkan 7 istri (4 tidak resmi) dan 28 anak (7 tidak resmi).

 Dengan demikian, berakhirlah riwayat pemuda flamboyan, pemberani dan ambisius. Andai kata tidak terjadi serangan fajar orang-orang Pidari dan andai kata Belanda masih berkuasa, sekarang di Minangkabau (di XII-Kota atau XX-Kota) mungkin berdiam seorang raja kecil keturunan Sentot dengan keraton dan tentara sendiri, dengan tugas terpenting, menyiapkan tentara bantuan bagi Belanda jika terjadi pemberontakan rakyat di sana. Mungkin pula di Minangkabau kini berdiam sekelompok elit bangsa Jawa. Inilah tujuan Komisaris Jenderal Van den Bosch dahulu mengirim Sentot ke Sumatra Barat.

Memang harus diakui, suatu tindakan tepat untuk daerah seperti Minangkabau yang tidak henti-hentinya berontak melawan penjajah.

(Sumber: KITLV; groups.yahoo.com/neo/groups/surau/conversations/topics/13177; wikipedia)

Jemaah Haji (1884)

Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji. Karena itu postingan kali ini akan mencoba mengangkat cerita lama soal jemaah haji di masa lampau, terkhusus yang berkenaan dengan Ranah Bundo.

Foto diatas menampilkan dua orang jemaah haji dari Indrapura (Pesisir Selatan) dan Muko-muko (Bengkulu) yang dipotret di Konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1884. Tidak ada keterangan soal nama kedua orang itu, maupun kenapa kedua orang yang berlainan daerah itu difoto berdua. Apa memang mereka bersahabat ataukah karena alasan praktis saja, mumpung daerah asal mereka berdekatan.  Apapun itu, namun saya yakin keduanya tentu menjadi tokoh masyarakat sekembalinya dari Makkah mengingat jauh dan payahnya perjalanan yang mereka tempuh dalam menunaikan rukun Islam yang kelima itu. 

Pemerintah Belanda memang saat itu sedang giat mendokumentasikan dan memata-matai jemaah haji dari Hindia Belanda karena alasan politis. Mereka beranggapan bahwa pergaulan jemaah haji Hindia Belanda dengan jemaah haji lain dari seluruh dunia, bisa saja membawa paham baru yang dapat merugikan pemerintah sekembalinya mereka ke kampung halaman. Contoh sudah ada. Kembalinya Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang dari Makkah telah memicu Perang Paderi yang sangat melelahkan pemerintah kolonial. Jangan sampai pisang berbuah dua kali, begitu kira-kira. Itulah juga salah satu alasan di Jeddah didirikan Konsul Belanda pada 1872, meskipun mungkin saat itu hampir tidak ada orang Belanda yang perlu bepergian ke Jeddah.

Kalau ditilik ke belakang, dalam ordonansi haji atau Staatblads 1898 no.294, pelabuhan embarkasi haji (pilgrimhaven) di Hindia Belanda itu hanya 2: Batavia dan Padang. Jadi semua jemaah haji dari seluruh nusantara hanya bisa berangkat dari kedua kota itu saja. 

Sejak 1858, kapal uap maskapai Inggris dan Belanda mulai menggantikan kapal layar. Kalau dengan kapal layar perjalanan banyak singgah disana-sini dan rutenya tidak menentu, maka dengan kapal api rute perjalanannya direct Batavia-Jeddah via Padang. Lama perjalanan berkisar 20-25 hari. Ongkosnya dari Padang 50 dollar atau 105 gulden. Dari Batavia 60 dollar.

Dua Orang Jemaah Haji Asal Solok dengan Pas Jalan di Tangan (1884)

Yang lebih memberatkan adalah ketentuan pajak haji untuk mendapatkan pas jalan ke Jeddah yang diberlakukan sejak 1852. Nilainya 110 gulden. Bandingkan dengan tiket Padang-Jeddah yang 105 gulden. Lebih mahal daripada  tiket pulang.

Namun demikian yang namanya si Padang tentu tidak hilang akal, Mereka berangkat dengan pas jalan biasa ke Singapura. Dari sana baru lanjut lewat Malaka, Penang atau Bombay. Sebagaimana ditulis oleh Van der Meulen, konsul Belanda di Jeddah pada 1927.

"Orang Padang yang tidak mendapat tiket di Singapura mengambil rute baru. Dari Singapura dengan trein ke Kuala Lumpur, kemudian dengan koeli boot ke Madras, dengan hanya 1,23 gulden dan dengan trein ke Bombay. Dengan kapal haji, dari sana ke Jeddah. Rute ini lebih murah daripada langsung dengan kapal."

Iyo sabana si Padang!

(Sumber: Googlebooks: Historiografi haji Indonesia (M. Shaleh Putuhena); KITLV)

Para Guru Ummat (1920-an)

Duduk dari kanan: Syekh Daud Rasyidi, Syekh Mohd. Djamil Djambek, 
Syekh Sulaiman Ar Rasuli (Inyiak Canduang),
Syekh Ibrahim Musa (Inyiak Parabek), Syekh DR. Abdullah Ahmad

Sebuah foto yang langka, memotret para ulama besar Ranah Minang pada awal abad ke-20 yang dianggap sebagai para pembaharu ajaran Islam di Sumatera Barat dalam satu frame. Mereka lah yang disebut dengan ulama "Kaum Muda" sebagai lawan kata dari ulama Sumatera Barat generasi sebelumnya yang dibahasakan sebagai ulama "Kaum Tua".

Mereka adalah Syekh DR. Abdullah Ahmad dari Padang (1878-1933), Syekh Ibrahim Musa dari Parabek, dikenal sebagai Inyiak Parabek (1884-1963), Syekh Sulaiman Ar Rasuli dari Canduang, dikenal sebagai Inyiak Canduang (1871-1970), Syekh Muhammad Djamil Djambek dari Bukittinggi, dikenal sebagai Inyiak Djambek (1860-1947) dan Syekh Daud Rasyidi dari Balingka, dikenal sebagai Inyiak Daud (1880-1948). Kalaupun ada yang kurang dalam rombongan ini mungkin ialah Syekh  DR. Abdul Karim Amrullah dari Maninjau, dikenal sebagai Inyiak De-Er atau Haji Rasul (1879-1945).

Kalau ditarik lebih jauh, hubungan persaudaraan diantara Inyiak-Inyiak tersebut bertemu kepada guru mereka di Makkah Al Mukarramah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Imam dan Khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram yang berasal dari Balai Gurah Canduang, Agam. Konon beliau adalah orang non Arab pertama yang memperoleh kedudukan yang sangat terhormat itu. Setiap anak Melayu yang menuntut ilmu agama di Makkah pada awal abad ke-20 hampir  dapat dipastikan adalah murid beliau.

Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi

Syekh Ahmad Khatib (1860- 1916) terkenal karena sikap kritisnya terhadap adat istiadat dan praktik keislaman di kampung halamannya karena dianggap telah bercampur baur dengan penyakit "TBC" alias Tahayul, Bid'ah dan Khurafat. Tahayul contohnya percaya kepada hari-hari naas, Bid'ah adalah amalan yang diada-adakan tanpa ada contoh dari Rasulullah. Sedangkan Khurafat (ejaan lama: Churafat) adalah syirik yaitu mempercayai kekuatan lain selain Allah misalnya kuburan, batu, keris, dsb. Maka tak heran jika   muridnya mewarisi pendapat yang sama. Inilah cikal bakal gerakan pembaruan Kaum Muda di awal abad ke-20 itu. Tepatnya setelah para murid itu kembali dari belajar di Makkah.

Isu pembaharuan itu pada umumnya berkisar kepada 2 hal pokok yaitu perkara hukum agama versus hukum adat serta praktek Tariqat dalam perspektif ajaran Islam. Sebagaimana diketahui, ajaran Islam pertama yang masuk ke Ranah Minang adalah dalam versi ajaran Tariqat, sehingga ritual-ritual tariqat mewarnai praktik kehidupan keislaman sehari-hari orang Minang pada saat itu. Kaum Muda menilai sebagian dari praktik tersebut terjangkit penyakit TBC tadi sehingga perlu diluruskan. Akibatnya tak jarang terjadi gesekan dengan penganut faham Kaum Tua.  Gerakan pembaruan ini berkebetulan sejalan dengan gerakan Muhammadiyah yang juga sedang berkembang di Tanah Jawa. Itulah juga sebabnya mengapa Muhammadiyah bisa tumbuh subur di Ranah Minang. 

Pembaharuan lain yang dilakukan oleh para Inyiak diatas adalah metode pengajaran agama. Pembacaan kitab, riwayat maupun syair puji-pujian yang sebelumnya dibacakan dalam bahasa Arab, oleh para Inyiak kita tadi ditukar kedalam bahasa Melayu, agar dapat dimengerti oleh segenap lapisan masyarakat. Inyiak Djambek adalah salah satu yang pertama melakukan hal ini di suraunya di Tangah Sawah Bukittinggi. Selain itu -berbeda dengan ulama terdahulu yang umumnya didatangi oleh masyarakat- para ulama Kaum Muda ini justru aktif mendatangi masyarakat dengan melakukan perjalanan tabligh ke mesjid-mesjid dan surau-surau di seantero Sumatera Barat. Tak heran nama mereka sangat dikenal masyarakat Ranah Minang pada saat itu, meskipun belum pernah bertemu secara fisik.

Dari kiri: Syekh HM. Thaib Umar Sungayang,
DR. H. Abdullah Ahmad,
DR. H. Abdul Karim Amrullah

Hal lain yang paling dramatis mendapat sentuhan pembaharuan adalah cara belajar agama Islam yang sebelumnya berbasis halaqah di surau, diganti dengan cara klasikal di dalam ruangan kelas. Berdirilah madrasah-madrasah "modern" yang pada gilirannya menjadi tujuan belajar santri dari seluruh penjuru nusantara. 

Inyiak Parabek mendirikan Perguruan Sumatera Thawalib di Parabek pada 1921. Inyiak Haji Rasul mendirikan Perguruan Sumatera Thawalib di Padang Panjang pada 1918. Haji Abdullah Ahmad mendirikan Perguruan Adabiyah di Padang pada 1909 serta Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang pada 1919. Inyiak Canduang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Canduang pada 1926.

Kembali ke foto di awal tulisan, para murid yang berdiri di belakang guru-guru mereka memperlihatkan ciri pembaharuan itu. Mereka tidak memakai gamis dan surban, tetapi memakai peci dan kemeja serta jas dan pentalon. Bahkan ada yang berdasi dan bersepatu lokak. Pakaian seperti ini jugalah yang dipakai oleh H. Abdullah Ahmad dan H. Abdul Karim Amrullah pada saat menerima gelar Doktor dari Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1926, sehingga konon terjadi sedikit kehebohan karena pakaian mereka diluar "pakem" ulama saat itu.

Sebenarnya ambo sudah berusaha mencari dalam momen apa para ulama kharismatik ini berkodak basamo, tapi tidak berhasil. Dalam taksiran ambo, foto ini diambil sekitar pertengahan hingga akhir 1920-an, berpatokan kepada penampilan Inyiak Djambek yang terlihat berada pada umur pertengahan 60-an tahun. Yang pasti karena H. Abdullah Ahmad ikut didalam foto ini, artinya foto ini diambil sebelum tahun 1933, yaitu tahun berpulangnya beliau.

Terakhir, sebagaimana prinsip ulama dahulu bahwa ulama melahirkan ulama pula, setidaknya ada 2 ulama besar generasi berikutnya yang berasal dari keturunan para ulama di atas. Tabligh Inyiak De-Er atau Haji Rasul dilanjutkan oleh anaknya H. Abdul Malik Karim Amrullah yang populer sebagai Buya Hamka, sedangkan syiar Inyiak Daud diteruskan oleh putranya H. Mansur Daud yang kita kenal sebagai Buya HMD Dt. Palimo Kayo.

(Sumber: blogminangkabau.wordpress.com; ulama-minang.blogspot.com; thawalibparabek.tripod.com; 
               dpdpertisumaterabarat.blogspot.com; risalahislam.com; wikipedia)

Para "Pemberontak" Itu (1958)

Pasca Pilpres lalu membuat Sumatera Barat dalam sorotan politik nasional karena di propinsi ini presiden terpilih kalah telak. Banyak asumsi, dugaan, tuduhan kepada rakyat Sumbar atas pilihan tersebut. Bahkan lebih jauh, ada yang mengasumsikan rakyat Sumbar sebagai orang yang 'kalah' akan mengalami kerugian besar selama masa pemerintahan presiden mendatang sebagai 'hukuman'. Sebuah dugaan yang bisa jadi ya tapi bisa juga tidak.

Tapi tahukah anda bahwa di masa lalu, orang Minang pernah mengalami masa-masa 'kekalahan' yang lebih menyakitkan. Sangat menyakitkan malah, sampai-sampai orang Minang malu mengakui asal-usulnya. Bahkan bayi yang lahir diberi nama yang bernuansa Jawa untuk mengaburkan identitas ke-minang-annya. (Bisa jadi nama pak Gubernur Irwan Prayitno termasuk didalamnya...) Sampai begitu betul runtuhnya harga diri orang minang saat itu. Itulah mungkin masa paling kelam dalam sejarah orang Minang pasca kemerdekaan. Mereka 'dihinakan' secara fisik dan mental. Sebagai pemberontak yang kalah.

Pemberontak? Ya, itu julukan untuk anak-anak Minang saat itu. Semua berawal dari pertemuan rahasia beberapa orang panglima militer asal Sumatera (kecuali Letkol Ventje Sumual yang dari Minahasa, Panglima Wirabuana) di Sungai Dareh pada 9 dan 10 Januari 1958. Sei. Dareh pada saat itu adalah sebuah kampung kecil terpencil di jantung rimba raya Sumatera (sekarang menjadi bagian dari Kab. Dharmasraya). Dari lokasinya saja sudah terbayang betapa rahasianya pertemuan ini. Rupanya meskipun di tengah rimba, mereka tidak lupa membawa tustel. Jadilah foto yang ada di awal tulisan ini.

Pertemuan ini sebenarnya merupakan lanjutan dari apa yang telah dilakukan para perwira ini sejak akhir 1956 yaitu pembentukan 'pemerintah daerah' yang mereka namai 'Dewan'. Dewan Banteng di Sumatera Tengah (Letkol Ahmad Husein), Dewan Gajah di Sumatera Utara (Kol, Maludin Simbolon), Dewan Garuda di Sumatera Selatan (Letkol. Barlian) dan Perjuangan Rakyat Semesta/Permesta di Sulawesi (Letkol Ventje Sumual).

Dewan-dewan ini menyorot ketimpangan pembangunan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dinilai tidak adil. Intinya mereka menuntut otonomi dan desentralisasi yang lebih luas, sekaligus distribusi keuangan yang proporsional. Setelah kemudian ternyata tuntutan itu tidak direspon Jakarta,  Dewan Banteng alih-alih menyetorkan penghasilan daerah Sumatera Tengah ke Jakarta, malah digunakan langsung untuk pembangunan di Sumatera Tengah sendiri. Demikian juga yang dilakukan oleh Permesta. Simpati rakyat langsung mereka raih.

Setelah berlalu beberapa waktu, atas inisiatif Letkol. Barlian diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh itu. Kol.Dahlan Djambek - putra ulama kharismatik Inyiak Djambek dari Bukittinggi- dan Kol. Zulkiflli Lubis turut bergabung dari Jakarta. Dari Jakarta juga turut hadir para tokoh sipil seperti MR. M. Natsir, MR. Syafruddin Prawiranegara, MR. Burhanuddin Harahap, dan DR. Soemitro Djojohadikusumo. Tujuannya adalah mengambil sikap akhir terhadap Jakarta yang dianggap tidak merespon tuntutan sebelumnya.

Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk "Dewan Perdjuangan" yang diketuai oleh Ahmad Husein dan beberapa butir tuntutan kepada Jakarta. Agaknya kehadiran para tokoh sipil -terutama pak Natsir yang dikenal sangat cinta republik- telah berhasil meredam gelora revolusioner para kolonel. Buktinya tidak ada pembicaraan tentang membentuk negara baru, sebagaimana diakui oleh para pelaku sejarah ini di belakang hari.

Selanjutnya pada 10 Februari 1958 melalui corong RRI Padang Ahmad Husein membacakan tuntutan itu. Bergeser dari sebelumnya, tuntutan kali ini lebih bernuansa politis. Isinya antara lain menginginkan tampuk kabinet diserahkan dari Juanda kepada Hatta dan Hamengkubuwono (yang dianggap "jujur, cakap, dan bersih dari anasir-anasir anti Tuhan") serta menuntut agar Soekarno mematuhi konstitusi secara ucapan dan perbuatan. Memang saat itu Bung Karno sedang mesra-mesranya dengan PKI dan politik Nasakom-nya.

Tuntutan itu diakhiri dengan kalimat "bahwa apabila telah lewat waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa sejak saat itu kami menganggap diri kami terbebas daripada wajib taat kepada DR. Ir. Soekarno sebagai Kepala Negara. Maka sebagai akibat dari tidak dipenuhinya tuntutan di atas itu, menjadi tanggung jawab dari mereka yang tidak memenuhinya, terutama Presiden Soekarno." Tempo yang diberikan adalah  5 x 24 jam.

Pelantikan kabinet PRRI 15 Februari 1958:
Dahlan Djambek, Burhanuddin Harahap, Ahmad Husein,
Sjafruddin Prawiranegara, Maludin Simbolon (kiri ke kanan)

Jakarta tentu saja menolak ultimatum itu. Akibatnya setelah 5 hari berlalu, tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perdjuangan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara selaku Perdana Menteri. PRRI -yang dalam lidah orang Minang dilafalkan sebagai "peri-peri"- segera mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama Sumatera Tengah. Apalagi Pak Sjafruddin memang sudah sangat akrab dengan rakyat Minang terutama sejak jaman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 10 tahun sebelumnya. Ketika itu bersama Sjafruddin selaku Presiden PDRI mereka bersama-sama menyelamatkan eksistensi republik ini pasca penangkapan Soekarno dan Hatta oleh Belanda. Meskipun demikian,  ada juga sebagian orang Minang yang setuju untuk menuntut, tapi tidak setuju untuk membentuk pemerintah tandingan.

Jakarta menganggap ini sebagai makar. Gayung bersambut. Tak tanggung-tanggung, Jakarta mengirimkan operasi militer skala penuh karena mendapat informasi bahwa pasukan PRRI mendapat pasokan senjata dari Amerika. Padahal yang disebut 'pasukan' itu tak lebih dari masyarakat terutama pemuda, pelajar dan mahasiswa yang dipersenjatai. Bukan militer profesional yang terlatih baik.

Hal ini langsung terbukti. Operasi militer yang dipimpin Kol. Ahmad Yani dapat merebut Padang hanya dalam waktu 1 hari dengan gempuran dari laut dan udara pada 16-17 April 1958. Selanjutnya pasukan APRI, atau yang biasa disebut orang minang sebagai 'Tentara Pusat',  itu bergerak cepat merangsek wilayah-wilayah lainnya. Padang, Bukittinggi, Painan dibombardir pesawat-pesawat AURI. Dari titik itu bermulalah stigma 'pemberontak' dan 'orang kalah' bagi orang Minang.

Atas nama perang, banyak cerita kekejaman Tentara Pusat yang beredar di masyarakat. Di lapangan, Tentara Pusat datang lebih sebagai 'penakluk' daripada 'saudara' sehingga tindakan mereka yang represif menimbulkan luka yang dalam bagi orang Minang. Belakangan diketahui bahwa sebagian dari tentara yang berasal dari Divisi Diponegoro telah disusupi oleh PKI -yang nota bene adalah lawan politik PRRI- sehingga kekejaman itu mendapatkan ceritanya sendiri. Termasuk dengan mengadu domba antar orang minang sendiri melalui tangan Organisasi Pertahanan Rakyat (OPR) bentukan tentara. Istilah 'tukang tunjuak' pun muncul. Artinya: pengkhianat. Belakangan, OPR jugalah yang menembak mati  Kol. Dahlan Djambek ketika hendak menyerahkan diri pada tahun 1961.

Dalam kondisi saling curiga demikian, orang-orang yang terlibat langsung dengan PRRI, terutama yang muda-muda,  segera menghilang, melarikan diri dari kejaran Tentara Pusat dan tukang tunjuak. Ke hutan atau ke rantau yang tak dikenal. Meninggalkan semua yang dicintai di kampung halaman. Entah sampai kapan. Antah lai ka pulang antah indak. Lauik sati rantau batuah.

Kisah ini berakhir dengan Amnesti Umum oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. Namun jejak luka sebagai 'orang kalah' tidaklah dengan gampang terhapus. Meskipun orang minang lebih melihat PRRI sebagai suatu 'pergolakan daerah' ketimbang 'pemberontakan'. Orang minang tidak menganggap PRRI sebagai upaya memisahkan diri dari republik, tapi lebih sebagai langkah 'koreksi total' terhadap kebijakan pemerintah Soekarno. Apalagi para pelakunya  adalah para tokoh pendiri republik ini sendiri.

Trauma 'orang kalah' itu terus menghantui orang Minang, bahkan sampai era Orde Baru. Orang Minang lebih menampilkan sikap sebagai 'anak manis' ketimbang menampilkan kepercayaan diri, sifat kreatif dan sikap kritisnya sebagaimana yang telah diamati dan dicatat oleh para pejabat kolonial Belanda dahulu.

Akankah trauma itu berulang kini, meski dalam bentuk lain?

(Sumber: prri.nagari.or.id; googlebooks: 100 Tahun Muhammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah dan Audrey R. Kahin: Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998; kadaikopi.com; bode-talumewo.blogspot.com; ranahberita.com)

Seputar Kabar Proklamasi di Ranah Minang (1945)

Berita Proklamasi di koran Soeara Asia (Surabaya) 18 Agustus 1945

Bersempena bulan kemerdekaan yang ke 69 tahun ini, mari kita gali lagi tentang kapan Ranah Minang menerima berita tentang proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Yuk mari..:)

Sesuai dengan kondisi pada saat itu, berita penting dan sensitif seperti ini tentu tidak bisa dilakukan melalui jalur-jalur informasi resmi yang masih dikuasai oleh Jepang.  Namun demikian pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB di Jakarta, wartawan kantor berita Yoshima/ Domei (sekarang: Kantor Berita Antara) Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B.Palenewen. Oleh Daidan B.Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F.Wus seorang markonis (petugas telekomunikasi) di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan.

Kantor Berita Domei di Jakarta

Di Bukittinggi, seorang seorang pegawai PTT yang bernama Ahmad Basya yang bekerja di kantor Domei dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan kantor Domei Jakarta itu. Lalu berita itu diketik oleh Asri Aidid gelar St. Rajo Nan Sati sebanyak 10 rangkap dan secara hati-hati dibawanya keluar gedung dan ditempelkan di tempat-tempat penting di Bukittinggi pada malam itu juga. Esoknya terbaca oleh beberapa orang lalu menyebar dari mulut ke mulut. 

Berita itu juga disampaikan kepada Adinegoro yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris Chuo Shangiin (Badan Perwakilan). Tetapi Adinegoro masih ragu-ragu, sehingga sekelompok pemuda pada tanggal 18 Agustus meminta kembali surat kawat itu dan menyerahkan kepada Mhd. Sjafei selaku Ketua Chuo Shangiin pada 19 Agustus. Sorenya Mohd. Sjafei langsung mengadakan rapat di Padang Panjang di rumah dr. Rasyidin yang juga dihadiri oleh Khatib Sulaiman. Kemudian dibuat keputusan untuk memperbanyak berita itu dan disebarkan secara diam-diam ke berbagai instansi serta masyarakat.

Di Padang Panjang sendiri, bersamaan dengan di Bukittinggi,  pada tanggal 17 Agustus  K. Dt. Rajo Sikumbang dapat menangkap berita Proklamasi yang disiarkan dari Jakarta. Kemudian berita itu disampaikan kepada Ibrahim Gandi dan Muin Dt. Rajo Endah. Mereka lalu mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat lainnya dan para pemuda untuk mengibarkan Merah Putih di seluruh pelosok Padang Panjang, terutama di tempat-tempat umum dan rumah-rumah penduduk.

Sementara itu di Padang,  berita tentang Proklamasi diketahui oleh pegawai PTT yang bekerja di kantor radio di Jalan Belantung (sekarang Jalan Jenderal Sudirman). Yang mengetahui berita tersebut adalah Aladin Cs,  yang secara sembunyi-sembunyi menyampaikan kepada Arifin Alief, Sidi Bakaruddin, Isamel Lengah dan pemuda lainnya. 

Setelah menerima berita itu beberapa pemuda melakukan pertemuan secara berkelompok. Ada yang di Sawahan No. 5 dan ada juga di rumah Munir Latif.  Sementara kelompok Jahja Jalil melakukan konsultasi dengan  Abdullah dan Mr. St. Moh. Rasyid serta dr. Atos. Dari situ muncul dorongan untuk menyebarluaskan berita tersebut. 

Tanggal 19 Agustus diadakan pertemuan di Pasar Gadang dengan maksud untuk memperbanyak berita dan langkah selanjutnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam pertemuan selanjutnya masih di tempat yang sama pada 25 Agustus para pemuda bersepakat mengangkat Mohd Sjafei sebagai Residen dan mengirim beberapa orang utusan untuk menemuinya yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah A. Muluk di Jl. Alang Lawas No. 9. Selain itu juga disepakati terbentuknya Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI)  dengan markas beralamat di Pasar Gadang di depan masjid, yang diketuai oleh Ismail Lengah.

Di Solok pula,  kabar Proklamasi juga diperoleh dari siaran radio. Maka selanjutnya para pemimpin Solok tanggal 18 Agustus segera mengadakan rapat untuk menyusun rencana, tentunya yang paling utama adalah menyebar luaskan berita tersebut.

Rapat hari itu tertunda, karena  ada panggilan dari perwira Jepang yang menjelaskan bahwa Indonesia memang telah mengumumkan kemerdekaannya tetapi orang Solok tidak usah ikut-ikutan. Meski demikian, tokoh masyarakat Solok Marah Adin berinisiatif mengundang 20 orang bekas perwira Giyugun dan pemuda-pemuda untuk rapat dalam rangka menyambut Proklamasi. Hasil keputusan rapat tanggal 20 Agustus adalah : mengambil kekuasaan dari Jepang, mengibarkan bendera Merah Putih, dan mengambil sekalian perbekalan Jepang. Pengambilalihan kekuasaan itu baru terujud tanggal 25 Agustus 1945 bertempat di belakang stasiun Kereta Api Solok.

Sementara di Batusangkar berita proklamasi menyebar dari mulut ke mulut beberapa hari setelah 17 Agustus, berdasarkan teks yang didapat oleh Zainuddin St. Kerajaan dari Khatib Sulaiman. Sedangkan di Sawahlunto/Sijunjung justru petugas bagian transport bangsa Jepang yang menyebarkan berita proklamasi itu. Tentu saja disambut antusias oleh masyarakat.

Mhd. Sjafei - Residen Pertama

Di Pariaman, setelah mendengar berita Proklamasi maka pemimpin-pemimpin pemuda seperti St. Saaluddin, Udin, dan Abu Rahim Rasyid mulai melakukan kegiatan untuk mengibarkan Merah Putih di bekas asrama Giyugun dan di tempat-tempat umum.

Di Payakumbuh, berita Proklamasi bersumber dari tokoh masyarakat yang datang dari Bukittinggi dan Padang sehingga meluas ke seluruh masyarakat dari mulut ke mulut.

Setelah melihat penyambutan oleh rakyat di Sumatera Barat dengan tersiarnya Proklamsi tersebut, maka  Mohd. Sjafei mengeluarkan Maklumat Kemerdekaan Indonesia di Bukittinggi tanggal 29 Agustus 1945 dalam bentuk tertulis dan disebar luaskan ke seluruh rakyat Sumatera Barat. 

Isi lengkap maklumat tersebut adalah sbb:

PERMAKLOEMAN

KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengikuti dan mengoeatkan pernyataan Kemerdekaatn Indonesia oleh Bangsa Indonesia seperti PROKLAMASI pemimpin2 besar kita SOEKARNO-HATTA, atas nama Bangsa indonesia

Seperti berikoet :

                                                         P  R  O  K  L  A  M  A  S  I

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal hal yang mengenai pemindahan kekoeasaan

dan lain lain diselenggarakan dengan tjara

saksama dan dalam tempo yang se singkat2nya

Djakarta

Hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

SOEKARNO-HATTA

Maka kami Bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti di maksoed dalam Proklamasi di atas dan mendjoenjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itoe.

Boekittinggi

Hari 29 bl 8 th 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Di Soematera

 MOEHAMMAD SJAFEI      

Selanjutnya M. Sjafei, yang juga merupakan pendiri sekolah INS Kayu Tanam itu,  dipilih sebagai Ketua Komite Nasional Daerah (KNID) Sumatera Barat.

Dengan demikian resmilah Sumatera Barat menjadi bagian dari bayi Negara Republik Indonesia yang baru lahir....

(Sumber: sejarahsumaterabarat.blogspot.com; FB Saiful Guci; belajar.dindikptk.net; geocities.jp; wikipedia)

Benteng van der Capellen (1824)

Baron van der Capellen

Kalau di Bukittinggi ada benteng peninggalan Belanda, Fort de Kock, mungkin hampir setiap orang tahu. Apalagi benteng Fort de Kock dengan strategi pariwisata yang cerdas disatukan dengan Kebun Binatang Taman Marga Satwa Bundo Kanduang melalui sebuah jembatan gantung yang bernama Jembatan Limpapeh. Akibatnya pengunjung seperti beli satu dapat dua. Efeknya kedua objek wisata itu menjadi semakin populer.

Berbeda dengan benteng kolonial yang ada di Batusangkar, Fort van der Capellen. Mungkin generasi sekarang (kecuali yang tinggal di Batusangkar) merasa asing dengan nama ini. Padahal kedua benteng dibangun pada masa yang hampir bersamaan dan dengan tujuan yang sama pula, yaitu sebagai pusat komando serdadu Belanda dalam Perang Paderi.

Hal ini dapat dimaklumi karena tidak seperti "saudaranya" di Bukittinggi, benteng van der Capellen selama puluhan tahun digunakan sebagai kantor aparat militer dan kepolisian yang terkesan "garang". Hal ini bisa jadi menjadi salah satu faktor yang mengaburkan memori kolektif masyarakat tentang sejarah dan keberadaan benteng ini.

Sejarahnya bermula dari konflik terbuka berupa peperangan fisik antara Kaum Adat dan Kaum Agama (Paderi) yang membuat Kaum Adat meminta bantuan Belanda yang pada waktu itu sudah berkedudukan di Padang. Pasukan Belanda dibawah pimpinan Kolonel Raff masuk ke Tanah Datar untuk melakukan penyerangan kepada Kaum Paderi.

Sesampai di Batusangkar, pasukan Belanda dipusatkan di suatu tempat yang paling tinggi, lebih kurang 500 meter dari pusat kota. Pada tempat ketinggian inilah pasukan Belanda kemudian membangun sebuah benteng yang permanen. Bangunan benteng pertahanan yang dibangun pada tahun 1824 ini berupa bangunan yang memiliki ketebalan dinding 75 cm dan ± 4 meter dari dinding bangunan dibuat parit dan tanggul pertahanan yang melingkar mengelilingi bangunan. Bangunan inilah yang kemudian diberi nama Benteng Van der Capellen, sesuai dengan nama Gubernur Jendral Belanda pada waktu itu yaitu Godert Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen.

Dengan adanya benteng pertahanan yang permanen dan strategis, maka secara militer dan politis memudahkan Belanda untuk menguasai wilayah sekitar Batusangkar. Hal ini menandakan beratnya perjuangan kolonial Belanda di Tanah Datar sehingga harus membuat benteng. Kesempatan demikian akhirnya bukan hanya bertujuan untuk memadamkan gerakan Kaum Agama, tetapi sekaligus untuk menguasai secara politis kawasan Tanah Datar dan sekitarnya. Konflik ini akhirnya berkembang menjadi Operasi Militer Belanda. Kenyataan demikian menyadarkan Kaum adat yang semula mengizinkan Belanda untuk masuk ke Tanah Datar. Tapi semua sudah terlambat. Belanda sudah bercokol.

Benteng van der Capellen (1826)

Sebuah lukisan sketsa yang dibuat oleh Louis Henri Wilhelmus Merckes de Stuers yang diyakini dibuat antara tahun 1845 dan 1869 memperlihatkan sebuah benteng di atas bukit dengan latar belakang pegunungan. Di bagian bawah sketsa tertulis Fort van der Capellen Menangerbau Pagaroeyoeng Padangsche Bovenlanden Soematra. Bendera triwarna berkibar pada sebuah tiang tinggi hingga menyentuh awan yang bergelayut rendah. Pada jalan setapak menuju benteng terlihat seorang serdadu dengan seragam biru memacu kudanya menuju ke arah benteng. Sementara di latar depan terlihat seorang bersurban dan berompi merah sedang menunjuk ke satu arah. Mungkin ini untuk menggambarkan kaum Paderi, tetapi di mata ambo lebih terlihat seperti gambaran orang Arab dalam film Aladin atau sinetron Jin dan Jun ketimbang image kaum Paderi yang selama ini kita kenal. Entah bagaimana ceritanya.

Benteng van der Capellen (1895)

Gambaran dalam sketsa tersebut hampir persis dengan foto yang diambil pada tahun 1895. Kecuali pada bagian latar belakang gunungnya, sepertinya sengaja dibuat untuk efek dramatis saja. Gunungnya tidaklah setinggi itu. Demikian juga kita tidak melihat tembok benteng lagi, mungkin karena perang sudah usai. Tiang bendera di majukan ke depan, tepatnya pada jalan menuju benteng, di dekat gerbang dan pos jaga. Kira-kira hampir sama dengan posisi serdadu berkuda dalam sketsa. Dengan penampakan sekilas seperti ini, rasanya lebih terlihat sebagai sebuah villa peristirahatan daripada sebuah benteng.

Pada zaman jepang, benteng van der Capellen kemudian dikuasai oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) dari tahun 1943-1945. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pendudukan Jepang, benteng Van der Capellen kemudian dikuasai oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sampai tahun 1947. Pada waktu Agresi Belanda II, benteng Van der Capellen kembali dikuasai Belanda selama dua tahun, yaitu tahun 1948-1950.

Benteng Van der Capellen kemudian dimanfaatkan oleh PTPG yang merupakan cikal bakal IKIP Padang untuk proses belajar mengajar sampai tahun 1955 saat PTPG dipindahkan ke Bukit Gombak. Benteng Van der Capellen kemudian dijadikan sebagai markas Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pada saat meletus peristiwa PRRI tahun 1957, Benteng Van der Capellen dikuasai oleh Batalyon 439 Diponegoro yang kemudian diserahkan kepada POLRI pada tanggal 25 Mei 1960. Oleh POLRI kemudian ditetapkan sebagai Markas Komando Resort Kepolisian (Polres) Tanah Datar dan berlanjut hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001, Benteng Van der Capellen dikosongkan karena Polres Tanah Datar telah pindah ke bangunan baru yang berada di Pagaruyung. 

Selama menjadi markas Polres inilah beberapa perubahan bangunan dilakukan. Antara lain atap yang semula berupa atap genteng diganti dengan atap seng pada tahun 1974. Pada tahun 1984 dilakukan penambahan ruangan untuk serse dan dibangun pula TK Bhayangkari. Parit yang masih ada disebelah kanan dan kiri bangunan benteng ditimbun dan diratakan pada tahun 1986. Selain itu, ruangan sel tahanan yang semula terdiri dari 4 ruangan, dibongkar satu sehingga tinggal menjadi 3 ruangan. Perubahan bangunan terakhir kalinya terjadi pada tahun 1988, yaitu berupa penambahan bangunan kantin dan bangunan untuk gudang.

Saat ini benteng van der Capellen menjadi kantor Dinas Kebudayaan Kab. Tanah Datar dan telah direnovasi sebagian oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Namun sepertinya hal itu tetap belum dapat  mengembalikan ingatan masyarakat bahwa sejarah perkembangan kota Batusangkar berawal dari benteng di atas bukit ini.

(Sumber: Tropen Museum, wikipedia, wikimedia)

Muaro Batang Arau (1895)

Pfff....betapa cepat waktu berlalu. Tidak terasa sudah 7 bulan sejak postingan terakhir. APPAHH?? T-U-J-U-H B-U-L-A-N?? 

Wow....udah tewas nih blog, mungkin ada yang berkomentar begitu. Tapi mudah-mudahan belum. Kalo sekarat mungkin (hehe..becanda). Karena itu sekarang kita munculkan cerita baru di blog ini. Biar sehat lagi. Ayoo...., yang jauh mendekat, yang dekat merapat *tukang jual obat keliling mode -ON* Tuing!

Karena baru habis vakum sekian lama, kita kasih cerita yang ringan-ringan saja. (emang berhubungan,ya? cuek lah.. ). Cerita kali ini tidak jauh-jauh dari apa yang diistilahkan bangsa Belanda dengan "Mooi Indie" alias "Indonesia yang Indah". Istilah ini digunakan oleh Belanda perantauan di Hindia Belanda untuk memberi gambaran bagaimana wujud Hindia Belanda itu kepada rekan-rekannya Belanda totok yang belum pernah menginjakkan kaki di negeri tropis ini. Mungkin istilah ini juga yang mengilhami Bu Tien memberi nama Taman Mini Indonesia Indah (OOT alias Out of Topic...)

Inilah Mooi Indie itu. Dilatarbelakangi oleh Gunung Padang yang kehijauan di kejauhan, muara sungai yang airnya jernih dan kebiru-biruan pelabuhannya ramai disandari oleh kapal layar yang bertiang tinggi. Saking jernih airnya, bayangan kapal dan gedung-gedung yang ada darat membayang di permukaan air yang sedikit beriak. Hmmm...terbayang semilir angin sepoi-sepoi membawa kesejukan di tengah iklim tropis. Sementara di darat, deretan gedung saling bergandengan dengan pohon-pohon besar, terutama pohon kelapa yang bagi bangsa Eropa merupakan tanaman eksotis.

Inilah keindahan yang sebenarnya itu. Muaro Batang Arau tahun 1895, yang sayangnya tidak mencantumkan kredit kepada pemotretnya.

Satu lagi potret dengan lokasi yang sama dan kebetulan bertahun sama, 1895. Namun kali ini memberi kredit kepada juru potret Christiaan Benjamin Nieuwenhuis yang memang terkenal dengan spesialisasinya di bidang Mooi Indie ini.

Potret kali ini mengambil angle di darat. Sebagai titik referensi, gedung yang berada di sebelah kanan adalah gedung bertingkat 2 beratap seng yang berada di tengah-tengah foto sebelumnya. Bahkan sampai sekarang  pun, gedung ini masih ada, tapi tentu dengan kondisi yang sudah ringkih akibat tak terurus.

Kembali ke foto pak Nieuwenuis, pada bagian sebelah kiri memperlihatkan detail tiang-tiang tinggi perahu layar yang juga terlihat pada foto pertama. Perahunya sendiri kelihatan memiliki atap pada bagian palkanya. Di bagian tengah foto terdapat rel ganda. Rel ini merupakan ujung dari stasiun Pulau Ayer (Pulau Air) yang terletak di belakang posisi berdiri pak Tukang Kodak. Rel ganda ini sekaligus sebagai tempat langsir kereta api. Sementara di sebelah rel, di depan deretan gedung, terdapat jalan raya yang cukup rata dan rapi. Dapat dimaklumi, karena kawasan muara Batang Arau adalah pusat pemerintahan dan perdagangan kota Padang pada masa itu.

Yang menarik bagi ambo adalah kombinasi antar moda transportasi yang bertemu di muaro Batang Arau dalam foto di atas. Air, Jalan Rel dan Jalan Raya. Bayangkan begini: ikan yang ditangkap para nelayan dapat langsung naik kereta api menuju Bukittinggi, Payakumbuh atau Sawahlunto. Begitupun barang-barang manufaktur yang masuk di pelabuhan Emmahaven dapat segera disimpan di gudang di sepanjang Batang Arau untuk selanjutnya dapat langsung didistribusikan baik via jalan darat, rel ataupun air untuk lokasi-lokasi yang tidak memiliki akses jalan maupun rel. Demikian juga galeh mudo alias sayur mayur dan hortikultura yang dikirim dari daerah Darek dapat segera dikirim via kabau pedati atau kapal ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, begitu turun dari kereta api. Betapa efektifnya.

Terlepas dari apakah hal ini memang sudah didisain sejak awal ataukah tumbuh seiring kebutuhan, tentu ada pelajaran yang bisa kita petik dari foto-foto tua ini kan?

(Sumber: wikimedia)